Wali Kota Jambi Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025, BPK Soroti Efisiensi dan Tantangan Fiskal

 Wali Kota Jambi, dr Maulana, menghadiri entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

KabarLemang.com – Wali Kota Jambi, dr Maulana, menghadiri entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V secara virtual, Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Wali Kota Jambi.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Pengendali Teknis dari BPK RI Perwakilan Jambi, John Henry Juanda Saragih, serta Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Rosihan Enggrie Widyarsa, Sekda Kota Jambi, Kepala BPKAD, dan lainnya.

Usai mengikuti pertemuan, Rosihan Enggrie Widyarsa menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam menghadapi tantangan keuangan ke depan.

Ia menyebut pemerintah pusat sejak 2024 terus mendorong efisiensi, seiring potensi instabilitas anggaran yang dipengaruhi kondisi geopolitik global.

“Ke depan kondisi keuangan akan penuh tantangan. Jika harga BBM naik, ruang fiskal akan semakin sempit. Ini harus disadari oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan terkait implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang akan mulai diberlakukan secara penuh pada 2027, termasuk kewajiban mandatory spending yang perlu dipersiapkan sejak dini.

Rosihan turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang berada di kisaran 5 persen.

Namun, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak event yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“Selama ini event banyak berfokus pada kuliner dan pameran. Ke depan bisa ditambah event olahraga dan dijadwalkan rutin setiap tahun,” katanya.

Dalam aspek tata kelola, ia juga menyoroti belum terintegrasinya sistem server dan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, pengembangan sistem IT perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan mendukung kinerja pemerintahan.

"Belum ada Development IT yang terintegrasi," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyiapkan data yang dibutuhkan.

Ia mengakui persoalan aset masih menjadi tantangan, terutama terkait pencatatan aset lama. Saat ini, Pemkot Jambi akan melakukan sensus aset untuk memperbaiki data tersebut.

Terkait UU HKPD, Maulana mengungkapkan hampir seluruh daerah menghadapi persoalan tingginya belanja pegawai. Di Kota Jambi, porsi belanja pegawai bahkan masih berada di atas 50 persen, jauh dari ketentuan 30 persen.

“Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi memiliki komponen belanja pegawai yang tinggi. Gaji pegawai juga menjadi salah satu stimulus ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berpotensi berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi daerah, terlebih jumlah PPPK di Kota Jambi lebih banyak dibandingkan PNS.

Untuk menjaga kondisi fiskal, Maulana menegaskan pemerintah daerah akan fokus pada peningkatan pendapatan daerah.

“Solusi paling memungkinkan adalah menggenjot pendapatan. Opsi ekstrem seperti PHK PPPK tentu tidak mungkin dilakukan,” tegasnya.

Ia juga telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendataan ulang jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk memperhitungkan pegawai yang akan memasuki masa pensiun, guna mendapatkan gambaran riil kondisi kepegawaian di Kota Jambi. (KL)