DPKP Kota Jambi Disorot DPRD, Dinilai Tak Mampu Sajikan Data Realisasi Anggaran Secara Terperinci
KabarLemang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil keputusan DPRD terhadap rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasier, di Ruang Swarna Bumi DPRD Kota Jambi.
Hadir dalam paripurna itu Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, Plh Sekda, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Dalam pembahasan tersebut, sorotan tajam diarahkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi.
Juru Bicara Pansus II LKPJ, Mukhlis A Muis, menegaskan bahwa DPKP dinilai tidak mampu menyajikan data realisasi anggaran secara terperinci, sistematis, dan transparan.
“DPKP tidak mampu menyajikan realisasi anggaran secara rinci dan transparan. Ini menjadi catatan penting karena menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menilai program bantuan yang disalurkan belum memberikan dampak berkelanjutan.
Bantuan disebut hanya bersifat stimulus sesaat tanpa disertai pendampingan teknis yang memadai.
“Bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara. Tidak ada pendampingan teknis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya bagi penerima manfaat,” lanjutnya.
Tak hanya itu, DPKP juga disebut belum memiliki database terintegrasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan rantai pasok pangan di Kota Jambi.
Sorotan lain juga mencakup belum optimalnya pengelolaan potensi sektor pertanian dan perikanan.
DPKP dinilai belum mampu menyediakan bibit ikan, padahal potensi sektor tersebut cukup besar untuk dikembangkan.
Pansus II DPRD juga merekomendasikan agar Wali Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendapatan retribusi dari Rumah Potong Hewan (RPH), serta mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang dinilai masih rendah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut rekomendasi DPRD sebagai masukan konstruktif yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Rekomendasi ini sangat baik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kinerja OPD hingga penguatan berbagai sektor layanan publik,” ujarnya.
Maulana menambahkan bahwa sebagian besar rekomendasi tersebut sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kota Jambi, khususnya melalui program Kampung Bahagia.
“Itu sudah dan terus kami jalankan. Sebagian besar juga telah masuk dalam program Kampung Bahagia,” katanya.
Ia juga optimistis seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan dukungan DPRD.
“Saya sudah perintahkan OPD untuk segera merespons seluruh rekomendasi ini. Dengan kerja sama yang baik, target pembangunan bisa kita capai,” tegasnya. (KL)
0 Komentar