Dewan Kota Jambi Bakal Dalami Skema Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Pihak Ketiga, DLH Bakal Dipanggil

Penanganan sampah di TPA Talang Gulo, Kota Jambi dengan sistem Sanitary Landfill.

KabarLemang.com – Persoalan sampah di Kota Jambi kembali menjadi sorotan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menilai penanganan sampah hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Ia mengungkapkan, berbagai keluhan masyarakat terus berdatangan, terutama terkait buruknya operasional pengangkutan sampah yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.

“Pada saat Musrenbang saya sudah juga menyinggung sampah yang berserakan di Kota Jambi,” ujar Kemas, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, persoalan utama tidak hanya terletak pada volume sampah, tetapi juga pada sistem pengangkutan yang belum efektif.

Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di sejumlah titik yang kerap dikeluhkan warga.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi disebut tengah merencanakan penambahan sekitar 20 unit armada angkutan sampah.

Rencana ini bahkan dijadwalkan akan diumumkan bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun Kota Jambi.

Namun demikian, DPRD tidak ingin terburu-buru menyetujui kebijakan tersebut.

Kemas Faried Alfarelly menegaskan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji secara menyeluruh skema yang ditawarkan, terutama jika melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga.

“Kami dari dewan akan mempelajari terlebih dahulu pola kerja sama. Kami juga akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk meminta penjelasan. Kami baru mendengar secara lisan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya studi kelayakan sebelum kebijakan dijalankan, termasuk memastikan skema kerja sama tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Studi kelayakan harus jelas, termasuk apakah pola kerja sama ini memberatkan APBD atau tidak,” tambahnya.

DPRD berharap penanganan sampah di Kota Jambi tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan.

Pasalnya, persoalan ini telah lama menjadi keluhan publik dan membutuhkan solusi nyata dari pemerintah daerah. (KL)