Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Ketua Komisi III Umar Faruk meninjau kondisi bangunan baru SMP Negeri 3.
KabarLemang.com - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, meninjau langsung kondisi bangunan baru SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 13 Kota Jambi di kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja), Sabtu (7/3/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan menyusul laporan terkait kondisi bangunan sekolah yang belum difungsikan dan sempat menjadi sasaran pencurian. Kedua sekolah tersebut direncanakan untuk digabung (merger).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan turut didampingi Asisten Bidang Intelijen Kejati Jambi Husainu, Camat Danau Teluk, serta lurah setempat. Mereka meninjau sejumlah bagian bangunan yang menunjukkan bekas-bekas pencurian, meskipun sebagian fasilitas yang hilang telah diganti.
Kemas Faried menegaskan bahwa penggantian fasilitas yang hilang bukanlah solusi utama jika persoalan pengamanan tidak segera dibenahi.
"Beberapa bulan lalu telah terjadi pencurian, tapi sudah diganti. Namun itu bukan menjadi solusi jalan keluar," ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan aset daerah tersebut, mengingat bangunan sekolah tersebut belum sepenuhnya diserahterimakan.
"Kepada pemerintah kota untuk segera mengambil langkah-langkah menempatkan pengamanan dari kelurahan, kecamatan, atau Satpol PP, sehingga aset-aset kota yang belum diserahterimakan ini bisa diamankan," tegasnya.
Selain persoalan keamanan, DPRD Kota Jambi juga mendorong percepatan pemanfaatan bangunan sekolah agar dapat segera digunakan oleh para siswa.
"Segera bentuk tim teknis dan terpadu supaya sekolah ini bisa difungsikan, karena anak-anak mengidamkan fasilitas pendidikan yang baik," tambahnya.
Kemas Faried juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengulangi kelalaian dalam pengelolaan aset daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk menjelaskan, serah terima bangunan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Jambi sebenarnya telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun insiden pencurian membuat proses tersebut mengalami keterlambatan.
"Dari pihak ketiga sudah beberapa bulan serah terimanya ke Pemerintah Kota, namun pada saat ini terjadi pencurian. Maka terjadi keterlambatan untuk merger kedua SMP ini," jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah harus serius menjaga fasilitas pendidikan tersebut, mengingat anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan sekolah tidaklah sedikit.
"Kita mendorong pemerintah kota untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang sudah dibuat, karena dana APBD yang dikucurkan untuk pembangunan SMP 3 yang baru ini tidak sedikit," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan sekolah tersebut dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp13 miliar, dengan tambahan sekitar Rp2 miliar dari APBD 2025.
Dengan total anggaran sekitar Rp15 miliar, DPRD berharap fasilitas pendidikan tersebut dapat segera difungsikan dan tidak kembali menjadi sasaran pencurian. (KL)
0 Komentar