Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.
KabarLemang.com – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi menggelar rapat koordinasi guna menyelaraskan data kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran.
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor agar tidak terjadi ketidaksesuaian data antar lembaga.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Jambi memang menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi tetap berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan melalui program-program terintegrasi.
“Angka kemiskinan di Kota Jambi sudah menurun, tapi kami tetap berupaya untuk menurunkannya lagi melalui program-program strategis yang dijalankan,” ujar Diza usai rapat koordinasi pada Senin (21/4/2025).
Diza juga menyoroti masih adanya perbedaan data antara Pemkot, Pemprov, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang kerap menyebabkan ketidaktepatan penyaluran bantuan.
“Kita tidak mau lagi ada perbedaan data. Ini penting agar santunan dan bantuan sosial tidak salah sasaran. Apalagi anggarannya sudah tersedia,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih ditemukan data penerima bantuan yang telah meninggal dunia namun belum diperbarui, sehingga tidak bisa diwakilkan dan menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran data. Berdasarkan data saat ini, terdapat sekitar 342 ribu jiwa dalam kategori miskin yang akan diverifikasi ulang.
"Data ini akan kami perbaiki agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran," jelas Yunita.
Ia merinci bahwa dari total tersebut, sekitar 75 ribu kepala keluarga (KK) tergolong miskin, dengan 45 ribu KK di antaranya merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, terdapat penambahan 11 ribu KK baru dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang juga akan diverifikasi dalam waktu dekat.
Berdasarkan data Bappeda Kota Jambi, penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp750 ribu per bulan masuk ke dalam kategori miskin. Angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan secara signifikan.
“Verifikasi data ini penting agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan bantuan bisa tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Yunita. (KL)
0 Komentar